Melalui Bank Tabungan Negara, pemerintah berusaha membuat terobosan untuk menyediakan perumahan untuk masyarakat pekerja informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Program ini diberi nama KPR Mikro.

Terobosan ini digagas karena program rumah subsidi dirasa belum berjalan secara efektif. Pasalnya banyak kalangan yang terkendala oleh adanya persyaratan berupa bukti penghasilan bulanan. Syarat ini tentu tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang merupakan pekerja lepas atau seperti pedagang, buruh harian dan yang lainnya.

Dibandingkan dengan program rumah subsidi, KPR mikro menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel. Namun masalahnya adalah plafon kredit yang terbatas, yakni maksimal hanya Rp 75 juta saja.

Terbatasnya plafon kredit ini membuat para pengembang belum menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam penyediaan rumah KPR Mikro. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Consumer Banking Bank BTN, Handayani.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan & Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah juga mengungkapkan hal yang sama. Para pengembang sepertinya masih belum tertarik untuk ikut dalam program KPR Mikro. Pasalnya mencari lahan dengan harga murah juga sulit untuk didapat.

Namun Junaidi cukup optimis jika pemerintah ikut turun tangan dalam program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan, kemungkinan akan ada banyak pengembang yang akan ikut bergabung untuk menyediakan rumah KPR Mikro. Selain menyediakan rumah murah untuk pekerja formal, KPR Mikro juga menawarkan program fasilitas renovasi rumah.

BACA JUGA:
Mengintip Hunian Mewah Para Selebriti Korea
Daftar Kota Dengan Harga Properti Termurah di Dunia Part II